Sistem Zakat dan Dampaknya terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Berbagai program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraaan masyarakat yang telah dilaksanakan pemerintah dengan memberdayakan masyarakat masih belum memperlihatkan hasil yang signifikan. Hal ini menandakan bahwa pemerintah pun perlu didukung dan dibantu dengan program-program pemberdayaan masyarakat lainya.

Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki ummat Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, maupun sosial ekonomi dan terlebih lagi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Zakat seyogyanya menjadi dana produktif agar masyarakat tidak hanya dapat menikmati akan tetapi juga dapat menghasilkan, mendayagunakan dana tersebut untuk kemaslahatan umat.

Hasil penghimpunan zakat haruslah berputar, tak lagi hanya sekedar untuk dikonsumsi, akan tetapi perlu dimanfaatkan, agar dana atau hasil penghimpunan zakat menjadi produktif. Produktif, artinya menghasilkan sesuatu, menambah dan memperluas manfaat dari sesuatu.

Berikut akan kami uraikan bagaimana aspek manajemen pendayagunaan zakat, dengan demikian, diharapkan zakat mampu membantu pemerintah dalam upaya penyejahteraan masyarakat.

B.     Rumusan Masalah

1.      Apa pengertian dari pendistribusian zakat ?

2.      Bagaimana pola pendistribusian zakat ?

3.      Bagaimana peran zakat dalam pembangunan social ?

4.      Bagaimana peran zakat dalam meningkatan kesejahteraan masyarakat ?

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Pengertian Pendistribusian Zakat

Pendistribusian adalah penyaluran/ pembagian/ pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat. Jadi  pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak  menerima ( mustahiq zakat)  baik secara konsumtif ataupun produktif. Di dalam surat At-taubah ayat 60 disebutkan delapan kategori kelompok yang berhak menerima zakat ( mustahiq ).

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Dari ayat ini cukup jelas bahwa pendistribusian zakat harus sampai kepada delapan kelompok yang telah disebutkan, walaupun dalam perkembangannya mengalami perluasan makna karena menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi modern.^[1]

B.     Pola Pendistribusian Zakat

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif untuk tujuan meringankan beban mustahiq dan merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat. tanpa harapan timbulnya muzakki baru. Namun saat ini pendistribusian zakat mulai dikembangakan dengan pola pendistribusian secara produktif. Berikut penjelasan pola pendistribusian zakat:

a.      Konsumtif  Tradisional

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal  kepada korban bencana alam.

b. Konsumtif  Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti pemberian alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, atau bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena.

c. Produktif  Tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit. Pemberian dalam bentuk ini akan mampu menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

d. Produktif  Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha kecil, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk pengembangan usaha para pedagang kecil.

Agar dapat melakukan pendistribusian yang efektif, maka aspek sosial ekonomi perlu mendapatkan penekanan. Dana zakat tidak diprioritaskan untuk kebutuhan konsumtif, namun dana zakat harus bersifat produktif. Terdapat dua pendekatan dalam sistem pendistribusian dana zakat.^[2]

C.     Peran Strategis Zakat dalam Pembangunan Sosial

Kewajiban zakat dalam pembangunan pada hakekatnya merupakan implementasi dari pembangunan sosial. Penerapan zakat dalam pembangunan dan aktifitas ekonomi ditujukan untuk menciptakan harmoni antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan ekonomi. Setidaknya, dalam pelaksanaan zakat, terdapat fungsi-fungsi dari pembangunan sosial yang secara umum terlihat dalam dua hal, yaitu agenda redistribusi harta kekayaan dan upaya pemberdayaan masyarakat.

Redistribusi harta kekayaan. Perintah zakat, pada dasarnya, merupakan sebuah upaya agar harta kekayaan dapat terdistribusi secara merata dalam masyarakat. Islam tidak menginginkan harta kekayaan tersebut hanya beredar dikalangan tertentu saja dalam masyarakat. Sebuah peringatan yang justru tengah terjadi dalam dinamika ekonomi kontemporer, di mana para pemilik modal dapat leluasa mengakumulasi modal mereka secara tersistematis dan mampu menikmati kesejahteraan yang sangat layak. Sementara, kelompok masyarakat miskin selalu tertindas karena mereka tidak memiliki modal (harta) sedikitpun untuk dapat menjalani kehidupan ekonomi mereka.

Terkait dengan redistribusi ini, Islam memandang bahwa status kepemilikan harta bukanlah otoritas absolut individu. Artinya, manusia bukanlah pemilik mutlak dari harta kekayaan yang mereka dapati. Semua itu merupakan titipan dari Allah SWT. Lebih lanjut, Islam menegaskan bahwa dalam harta yang diperoleh tersebut, di dalamnya, terdapat hak-hak orang lain dari harta yang mereka hasilkan. Karena itu, redistribusi harta kekayaan melalui zakat, dalam pandangan Islam, memiliki landasan yang jelas.

Adapun dalam pelaksanaannya, zakat tidaklah ditujukan untuk menghentikan kemajuan ekonomi, karena telah mengambil sebagian modalnya untuk pembangunan kesejahteraan orang lain yang kurang beruntung. Sementara, memanjakan ‘orang-orang malas’ agar dapat terus hidup dalam ‘budaya kemiskinan-nya’. Pengalihan sebagian kepemilikan tersebut dimaksudkan agar setiap individu memiliki peluang untuk dapat berpartisipasi dan mengoptimalkan potensinya dalam aktivitas ekonomi.

Islam, dalam konsep zakat ini, memandang bahwa kemiskinan bukanlah disebabkan karena ketidakmampuan individu dalam melakukan proses produksi. Kemiskinan yang terjadi saat ini disebabkan karena mereka tidak memiliki akses untuk melakukan aktifitas ekonomi, dikarenakan ketiadaan harta sebagai modal bagi mereka. Karena itu, kran penyumbat akses menuju aktifitas ekonomi itu harus dibuka dengan redistribusi harta melalui penerapan zakat.

Dengan demikian, zakat, pada dasarnya, merupakan sebuah manifestasi nyata dari konsep ‘trickle down effect’. Aplikasi zakat dalam pembangunan tidak diarahkan untuk mengekang laju pertumbuhan ekonomi, melainkan memberikan kebebasan bagi setiap aktor ekonomi dalam menjalankan aktifitas untuk memperoleh keuntungan yang terbaik dan halal. Namun, zakat mengingatkan bahwa dalam capaian kemajuan ekonomi tersebut, terdapat hak-hak orang lain yang harus diberikan kepada mereka yang kurang beruntung. Sehingga, kemajuan ekonomi memberikan efek yang merembas bagi masyarakat kecil di bawahnya. Dengan analisis yang sama, pelaksanaan zakat memiliki tujuan objektif untuk meruntuhkan fenomena pembangunan yang terdistorsi. Melalui mekanisme redistribusi harta kekayaan, zakat berupaya meminimalisasikan gap antara kemajuan ekonomi dengan kesejahteraan sosial. Redistribusi harta kekayaan tersebut diarahkan pada tujuan yang lebih spesifik yaitu penyebaran kesejahteraan secara progresif. Laju pertumbuhan ekonomi mampu memberikan sharing pendapatan bagi masyarakat yang kurang beruntung, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi pada kelompok yang memiliki modal saja. Tetapi juga tersebar merata bagi mereka yang tergolong miskin, karena adanya tambahan distribusi pendapatan melalui zakat. Oleh karenanya, penerapan zakat dalam pembangunan mampu memacu pembangunan kesejahteraan sosial, bersamaan dengan laju pertumbuhan ekonomi.

Pemberdayaan masyarakat. Dalam pembangunan sektor riil, zakat memiliki peranan yang cukup besar. Peran tersebut diimplementasikan dalam agenda pemberdayaan masyarakat melalui produktifitas dana zakat. Pada dasarnya, zakat merupakan sebuah institusi advokasi yang produktif dalam pemberdayaan masyarakat. Artinya, pemanfaatan zakat semestinya bukan hanya terpaku pada hal-hal yang bersifat karitatif dan konsumtif. Melainkan memiliki agenda pembangunan masyarakat yang terpadu melalui pemberdayaan masyarakat. Tujuan akhir dari zakat adalah menciptakan muzakki-muzakki baru, dan agenda tersebut hanya dapat direalisasikan dengan menjadikan zakat sebagai program produktif pemberdayaan masyarakat.^[3]

D.    Peran Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Zakat merupakan sesuatu yang tidak asing lagi terdengar di telinga kita sebagai masyarakat muslim, bahkan zakat  tersebut merupakan sesuatu yang sakral dan wajib diaplikasikan bagi setiap masyarakat muslim yang mampu. Setiap 2,5% (minimalnya) dari harta yang dimiliki setiap orang mampu (kaya) wajib dikeluarkan kepada yang membutuhkan, karena di 2,5% itu bukan hak dari si pemilik harta. Harta tersebut merupakan hak bagi masyarakat yang membutuhkan. Zakat tersebut bisa merupakan zakat yang dapat dikonsumsi langsung (Zakat Konsumtif) maupun Zakat yang tidak berhenti di konsumsi, tetapi justru Zakat yang berbentuk investasi dan terus diproduksi (Zakat Produktif). Yaitu berupa pendidikan bagi anak yang kurang mampu, penyuluhan-penyuluhan di daerah miskin, pemberian modal usaha bagi si penerima zakat, dll.

Dalam konteks kemakmuran rakyat (umat), peran zakat dapat dilihat dari beberapa hal berikut ini : 

a.       Zakat akan menumbuhkan akhlak yang mulia berupa kepeduliaan terhadap nasib kehidupan orang lain, menghilangkan rasa kikir dan egoisme (An-Nisa’: 37). 

b.      Zakat berfungsi secara sosial untuk mensejahterakan kelompok mustahiq, terutama golongan fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, dapat menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita. 

c.       Zakat akan mendorong umat untuk menjadi menjadi muzakki sehingga akan meningkatkan etos kerja dan etika bisnis yang benar. 

d.      Zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik dimungkinkan terciptanya pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. 

Peran pelaksanaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya : 

1.      Mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. 

2.      Kepedulian masyarakat terhadap sesama semakin meningkat. 

3.      Rasa tolong menolong semakin meningkat. 

4.      Solidaritas antar sesama semakin tinggi. 

Ternyata, tidak salah bahwa Islam telah mensyari’atkan Zakat bagi umatnya yang mampu untuk dilaksanakan. Faktanya, zakat sangat berperan bagi pembangunan ekonomi masyarakat modern ini. Disamping itu pula, zakat sangat berperan terhadap distribusi kesejahteraan masyarakat.^[4]

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Secara umum umat Islam mengharapkan agar pelaksanaan zakat dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya berdasarkan syari’at Islam. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah termasuk ulama dan ilmuwan agar implementasi zakat terlaksana.

Untuk itu sebenarnya konsep operasional penerapan zakat, dapat dijadikan contoh dan terus dikembangkan pada masa sekarang, serta diaktualisasikan sesuai dengan pertumbuhan dan tuntutan masyarakat.

Dengan memberdayakan zakat secara optimal (mulai dari pemetaan data muzakki, pencatatan muzakki, pengumpulan dana/benda zakat, pendistribusian dana/benda zakat, pemetaan dan pencatatan penerima zakat) yang selalu diupdate, insya Allah masalah perekonomian khususnya tentang kemiskinan finansial masyarakat kita akan mendapat enjeksi solutif, sehingga kita akan melihat lahirnya masyarakat yang sejahtera dari sisi ekonomi.

DAFTAR PUSAKA

Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Jakarta : PT. Mitra Kerjaya Indonesia,2002).

Abdul Ghofur Anshori, Hukum Pemberdayaan Zakat , (Yogyakarta : PT. Nuansa Aksara,2006).

^{https://id.crowdvoice.com/posts/peranan-zakat-2016/10/26}

---

^[1] Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Jakarta : PT. Mitra Kerjaya Indonesia,2002).878-879

^[2] Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Jakarta : PT. Mitra Kerjaya Indonesia,2002).880-883

^{[3] https://id.crowdvoice.com/posts/peranan-zakat-2016/10/26}

^[4] Abdul Ghofur Anshori, Hukum Pemberdayaan Zakat , (Yogyakarta : PT. Nuansa Aksara,2006).79-81

Makalah Manajemen Kantor

BAB I

PENDAHULUAN

A.    latar Belakang

Prilaku organisasi meupakan bidang yang terus berkembang guna membantu manajer memahami manusia secara lebih baik sehingga dapat mencapai peningkatan produktivitas, kepuasan pelanggan, dan posisi kompetisi yang lebih baik, melalui penerapan manajemen yang lebih baik (Gibson et.,al.2006:6). Pegawai yang menghabiskan sebagian waktunya di lingkungan perkantoran, membutuhkan pemahaman yang lebih tentang organisasi perkantoran, karena akan sangatmembantu dalam menunjang pekerjaan yang diemban. Organisasi terdiri dari elemen individu, kelompok, dan struktur, maka kajian tentang organisasi terdiri dari tiga level, yaitu level individu, kelompok, dan struktur (Robbins, 2003a:10).

Gibson et., al. (2006:12) menyatakan bahwa untuk bekerja secara efektif dalam organisasi, manajer harus mengerti dengan jelas struktur organisasi. Selain harus mengetahui srtuktur dan proses organisasi, manajer yang efektif juga harus mengetahui tentang kultur (budaya) organisasi. Kultur budaya organisasi yang positif akan membantu meningkatkan produktivitas kerja, sedangkan kultur negatif akan merintangi prilaku, menghambat efektifitas kelompok, dan desain organisasi yang lebih baik. Jadi ada hubungan antara prilaku, struktur, dan budaya organisasi di lingkungan perkantoran. Ketiga aspek tersebut akan berpengaruh terhadap konstruk organisasi perkantoran dan efektifitas organisasi.

B.     Rumusan Masalah

1.      Apa pengertian dari Organisasi Perkantoran?

2.      Apa saja prinsip-prinsip Organisasi Perkantoran?

3.      Apa saja struktur Organisasi?

4.      Apa saja fakta yang terkait dalam Organisasi Perkantoran?

5.      Apa saja budaya organisasi perkantoran?

C.    Tujuan Masalah

1.      Untuk mengetahui pengertian dari Organisasi Perkantoran?

2.      Untuk mengetahui prinsip-prinsip Organisasi Perkantoran?

3.      Untuk mengetahui struktur Organisasi?

4.      Untuk mengetahui fakta yang terkait dalam Organisasi Perkantoran?

5.      Untuk mengetahui budaya organisasi perkantoran?

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Pengertian Organisasi Kantor

Organisasi menurut Robbins (2007:510-512) mengacu pada sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi lain.

(McAuley, et., al. 2007:12) menyatakan bahwa organisasi merupakan koordinasi yang bersifat rasional yang dilakukan sejumlah orang demi mencapai sejumlah tujuan yang jelas, lewat pembagian kerja atau fungsi, dan lewat suatu heraki otoritas dan pertanggungjawaban.

Daft (2010:11) mendefinisikan organisasi sebagai entitas sosial yang diatur oleh tujuan, didisain secara sengaja berupa sistem aktivitas yang terstruktur dan terkoordinasi, dan berhubungan dengan lingkungan eksternalnya.

Robbins and Mather (2009:5) menyatakan bahwa organisasi merupakan entitas sosial yang dikoordinasi ecara sadar, dengan batasan-batasan yang relatif dapat dikenali, yang berfungsi secara terus menerus dengan dasarnya yaitu untuk mencapai suatu tujuan bersama atau seperangkat tujuan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa organisasi perkantoran merupakan suatu kolektivitas  orang yang ada dilingkungan kantor, dimana aktivitas yang dilakukannya didisain secara sadar, terkoordinasi, serta diatur oleh para anggotanya dalam rangka pencapaian tujuan tertentu.

B.     Prinsip Organisasi Perkantoran

Prinsip organisasi kantor menurut Neuner dan Keeling (1970:45-49) ada delapan, yaitu:

1.      Tujuan

Tujuan organisasi perkantoran atau kelompok funsi dalam organisasi perkantoran mesti dirumuskan dan dimengerti oleh setiap personalis. Tujuan yang dimengerti akan berubah menjadi motivasi untuk mencapainya.

2.      Kesatuan Fungsi

Setiap organisasi perkantoran terdiri atas sejumlah fungsi yang mesti bekerja sama untuk mencapai tujuan utama organisasi perkantoran itu. Organisasi perkantoran merupakan sistem yang terdiri atas sejumlah fungsi yang saling berhubngan dengan saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan.

3.      Hubungan Individual

Organisasi perkantoran yang efektif terbentuk oleh pribadi-pribadi yang mesti melaksanakan pekerjaan. Kandatipun organisasi perkantoran itu merupakan sebuah system, namun individu-indivulah yang menyelesaikan pekerjaannya masing-masing.

4.      Kesederhanaan

Organisasi perkantoran yang efektif bekerja berdasarkan atas keserdanaan dan interelasi yang jelas. Kesederhanaan memudahkan para pelaksana untuk memahaminya, sedngkan interelasi yang jelas mengurangi keraguan.

5.      Wewenang Sepadan dengan Tanggung Jawab

Setiap orang dalam organiasi perkantoran mesti diberi wewenang yang sesuai dengan tugas tanggung jawabnya sehinga ia dapat bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya tersebut.

6.      Laporan kepada Pimpinan Tunggal

Agar setiap personalia mengetahui dengan jelas kepada siapa ia melapor, maka setiap petugas dalam organisasi perkantoran tersebut harus menerima perintah dari dan tanggung jawab hanya kepada satu orang atasan.

7.      Kepengawasan dan Kepemimpinan

Kepemimpinan dan pengawasan yang efektif mesti ditegakkan sehingga tujuan organisasi perkantoran itu dapat tercapai. Pengawasan yang efektif akan mencegah  perubahan arah dalam mencapai tujuan. Sementara itu, pengawasan yang efektif pun merupakan proses belajar bagi organisasi di waktu yang akan mendatang.

8.      Jangkauan Pengawasan

Agar pengawasan dan kepemimpinan dakam organisasi perkantoran efektif, jangkauan pengawasan di bawah pengawasan langsung dari seorang manajer kantor atau seorang pengawas seyogyanya dibatasi, semakin jauh pengawasan manajer kantor, maka semakin besar kemungkinan menurunya bertambahan kemanpuan pengawasan.

C.    Struktur Organisasi

Struktur organisasi menerapkan cara pembagian, pengelompokan, dan pengorganisasian pekerjaan secara normal (Robbins, 2003:176).

      Gibson et.,al. (2006:7) menyatakan bahwa struktur organisasi merupakan cetak biru yang mengindikasikan bagaimana orang dan pekerjaan dikelompokkan bersama dalam suatu orgnisasi.

McShane dan Glinow (2006:233) menyatakan bahwa struktur organisasi merujuk pada pembagian pegawai dan pola koordinasi, komunikasi, aliran kerja, dan kekuasan formal yang langsung aktivitas organisasi. Semua struktur organisasi meliputu dua keperluan dasar, yaitu pembagian tugas dan pekerjaan, serta koordinasinya sehingga pekerja dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi.

Elemen struktur organisasi yang menunjang keberasilan organisasi menurut Robbins dan Judge (2007:478) terdiri dari spesialisasi pekerjaan, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dn desentralisasi, formalisasi, serta depertementalisasi.

D.    Fakta Terkait Organisasi Kantor

Banyak fakta yang ada di lingkungan  perkantora, namun demikian, setidaknya terdapat lima buah fakta yang umum terdapat dan langsung dalam organisasi perkantoran, yaitu:

1.      Sumber Daya Manusia (SDM)

Setiap organisasi perkantoran pasti mencakup SDM yang terlibat dalam intraksi sosial, baik disebabkan oleh struktur formal atau informal.

2.      Struktur

Intraksi dalam sistem sosial itu tersusun dalam sebuah struktur yang menjamin perintah dan laporan, baik berhubungan dengan arus pekerjaan maupun arus informasi.

3.      Hubungan Timbal Balik

Sebagai suatu sistem terbuka, setiap organisasi perkantoran mempunyai hubungan timbal balik baik dalam organisasi intern ataupun ekstern.

4.      Tujuan Individu

Setiap orang dalam organisasi perkantoran memiliki tujuan individu, sebagian daripadanya merupakan alasan tindakannya mereka masing-masing mengharapkan organisasi dapat membantu mencapai tujuannya.

5.      Tujuan Bersama

Intraksi sosial yang terjadi dalam manajemen perkantoran, dapat membantu pencapaian tujuan bersama, walaupun mungkin berbeda, namun berkaitang dengan tujuan-tujuan individu tersebut.

E.     Budaya Organisasi Perkantoran

Budaya organisasi merupakan sisten nilai yang dikembangkan dan berlaku dalam suatu organisasi, yang menjadikannya ciri khas sebagai sebuah organisasi.hal tersebut sesuai dengan pendapat Robbins dan Judge (2007:511) menyatakan bahwa budaya organisasi merupakan sistem berbagai nilai yang dilakukan oleh para anggota organisasi sehingga membedakan organisasi tersebut dalam organisasi lain.

McShane dan Von Glinow (2008:460) menyatakan bahwa budaya organisasi pola dasar dari nilai dan asumsi organisasi yang mengarahkan pegawai dalam organisasi untuk berfikir dan bertindak terhadap masalah dan kesempatan. Dalam hal ini, budaya organisasi kantor adalah budaya yang hidup dan berkembang dilingkungan kantor, yang menjadi ciri khas keberadaan kantor.

Fungsi budaya organisasi kantor yaitu:

1.      Pengikat Organisasi

Budaya organisasi berfungsi sebagai pengikat seluruh komponen organisasi terutama pada saat organisasi menghadapi guncangan, baik dari dalam maupun dari luar akibat terdapat perubahan. Budaya organisasi kantor merupakan pengikat bagi seluruh komponen yang ada dilingkungan kantor untuk mencapai tujuan bersama.

2.      Integrator

Budaya organisasi merupakan alat untuk menyatukan keberagaman sifat, karakter, bakat dan kemampuan yang ada didalam organisasi. Segala bentuk perbedaan dilingkungan kantor merupakan sumber daya yang perlu didayagunakan, sehingga tujuan kantor dapat dicapai dengan optimal.

3.      Identitas Organisasi

Budaya organisasi merupakan salah satu identitas organisasi seperti logo organisasi yang memiliki lambang tersendiri. Dalam hal ini, maka identitas yang ada di lingkungan kantor mengidentifikasikan kinerja yang ada dalam organisasi.

4.      Energi

Untuk mencapai kinerja yang tinggi, budaya organisasi berfungsi sebagai suntikan energi untuk mencapai kinerja yang tinggi. Jika energi dianggota-anggota menghasilkan output yang luar biasa. Budaya organisasi kantor yang memiliki energi yang tinggi akan menghasilkan kinerja kantor yang tinggi pula.

5.      Ciri Kualitas

Budaya organisasi merupakan representasi dari ciri kualitas yang berlaku dalam organisasi tersebut.kualitas kantor, salah satunya ditentukan oleh budaya organisasi kantor yang berlaku.

6.      Motivator

Budaya organisasi merupakan pemberi semangat bagi para anggota organisasi yang kuat akan menjadi motivator yang kuat bagi anggotanya. Dengan demikian, budaya organisasi kantor merupakan salah satu sumber motivasi bagi pegawai yang ada dilingkungan kantor.

7.      Pedoman Gaya Kepemimpinan

Seiring adanya perubahan, disengaja ataupun tidak, membaw pandangan baru tentang kepemimpinan. Pemimpin dikatakan berhasil apabila mampu membawa anggota organisasi keluar dari krisis akibat perubahan yang terjadi. Gaya kepemimpinan di lingkungan kantor akan mempengaruhi kinerja kantor secara keseluruhan.

8.      Meningkatkan Nilai

Salah satu fungsi organisasi adalah untuk meningkatkan nilai dari stakeholder-nya yaitu anggota organisasi, pelanggan, pemasok,dan pihak-pihak yang berhubungan denga organisasi. Budaya organisasi yang positif, akan meningkatkan kinerja organisasi secara berkesinambungan.[1]

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

1.      Organisasi perkantoran merupakan suatu kolektivitas orang yang ada dilingkungan kantor, dimana aktivitas yang dilakukannya didisai secara sadar, terkoordinasi, serta diatur oleh para anggotanya dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

2.      Prinsip organisasi kantor menurut Neuner dan Keeling (1970:45-49) ada delapan, yaitu:

Tujuan, kesatuan fungsi, hubungan individual, kesederhanaan, wewenang atau tanggung jawab, laporan kepada pimpinan tunggal, kepengawasan dan kepemimpinan dan yang terakhir jangkauan pengawasan.

3.      Struktur organisasi merupakan cara pembagian, pengelompokan,dan pengorganisasian pekerjaan secara formal.

4.      Budaya organisasi merupakan sistem nilai yang dikembangkan dan berlaku dalam suatu organisasi, yang menjadikan ciri khas sebagai sebuah organisasi. Fungsi budaya organisasi kantor yaitu pengikat organisasi, integrator, identitas organisasi, energi, ciri kualitas, motivator dan meningkatkan kinerja sebuah perkantoran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Priansa Juni Doni.2015.Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien dan Profesional. Bandung:Alfabeta.

---

[1] Donni Juni Priansa, Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Propesional, (Bandung:Alfabeta, 2015).