Selasa, 01 November 2016

Makalah Pembiayaan dalam Pendidikan


BAB I
A. LATAR BELAKANG
Dari semua sumber daya pendidikan yang dianggap penting adalah uang. Uang itu ibarat kuda dan pendidikan sebgai gerobag. Gerobag tidak akan berjalan tanpa ditarik kuda. Perndidikan tidak akan berjalan tapa adanya biayaatau uang. Uang ini termasuk  sumber daya yang langka dan terbatas. Sehingga uang perli dikelola dengan efesien agar membantu pencapaian tujuan pendidikan. Dikatagorikan sebagai organisasi publik yang nirbala (non profit). Oleh karna itu, menjemen pembiayaan memilki keunikan sesuai dengan msi dan karakteristik pendidikan.
Secara umum pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas, yang didalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponen yang memiliki rentangan yang bersifat mikro (satuan pendidikan) hingga yang mikro (nasional) yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme penglokasianya,efektifitas dan efesien dalam penggunaanya,akutabilitas hasilnya yang diukur dari perubahaan yang terjadi pada semua tataran khususnya sekolahan,dan permasalhaan-permasalahan yang masih terkait dengan pembiayaan pendidikan. Oleh karna itu kami membahasnya dalam makalah dibawah ini`


B. RUMUSAN MASALAH
a.       Apa yang di maqsud Konsep Dasar?
b.      Apa Ruang Lingkup Pembiayaan?
c.       Apa saja hal-hal Yang Berpengaruh Terhadap Pembiayaan Pendidikan?
d.      Bagaimana Sumber pembiayaan pendidikan?
e.       Bagaimana Proyeksi Kebutuhan Biaya Pendidikan?

C.TUJUAN PEMBAHASAN
a.       Untuk mengetahui Konsep Dasar?
b.      Untuk mengetahui Ruang Lingkup Pembiayaan?
c.       Untuk menghetahui hal-hal Yang Berpengaruh Terhadap Pembiayaan Pendidikan?
d.      Untuk mengetahui Sumber pembiayaan pendidikan?
e.       Untuk mengetahui Proyeksi Kebutuhan Biaya Pendidikan?



























BAB II

A.    Konsep Dasar
Pembiayaan pendidikan pada dasarnya adalah cabang atau bagian ilmu ekonomi, sebab pembiayaan pendidikan merupakan bagian dari permasalahan ekonomi pendidikan. Pandangan tersebut didasarkan pada suatu keyakinan yang dikemukakan oleh Blaugh, mempelajari ekonomi pendidikan lebih mendalam tidak akan dicapai tanpa mempelajari disiplin-disiplin yang berdekatan.[1]
Pembiayaan pendidikan bertitik tolak pada prinsip-prinsip  ekonomi, sehingga sebagian besar analisis ekonomi baik micro maupun macro dapat digunakaan untuk menganalisis masalah-masalah pendidikan. [2]

B.     Ruang Lingkup Pembiayaan
Masalah Keuangan sangat erat hubunganya dengan Budgeting atau pembiayaan sedangkan masalah pembiayaan itu sendiri merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan kehidupan suatu organisasi seperti halnya lembaga-lembanga pendidikan dan lembaga-lembaga lain.[3]
Di dalam pengertian umum ke uangan, kegiatan pembiayaan meliputi 3 hal, yaitu :
·   Badgeting (penyusunan anggaran)
·   Acconting(pembukuan)
·   Auditing (pemeriksaan)
·   Budgeting(penyusunan anggaran)
Istilah anggaran seringkali ditangkap sebagai pengertian suatu rencana. Namun dalam bidang pendidikan sering kali di temui 2 istilah yakni RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah). Dalam 2 istilah tersebut “anggaran” bukanlah suatu rencana. Istilah “rencana” telah memberikan penekanan atas pemakaian istilah “anggaran’ sebagai suatu rencana.
A.    Acconting(pembukuan)
Pengurusan keuangan meliputi 2 hal, yaitu pertama penggurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. Pengurusan ini dikenal dengan istilah pengurusan ketatausahaan. Pengurusan kedua menyangkut urusan kewenangan tindak lanjut dari urusan pertama, yaitu menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang. Pengurusan ini tidak menyangkut kewenangan menentukan, tetapi hanya melaksanakan, dan dikenal dengan pengurusan bendahara.
Sesuai dengan ICW (Indonesia Comptaniliteits Wet, Peraturan Akutansi, Peraturan tentang Perbendaharaan yang berlaku untuk Indonesia) pasal 77, Bendaharawan ialah orang atau badan yang oleh negara diserahi tugas menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang atau surat berharga dan barang-barang yang dimaksud pasal 55. ICW, sehingga dengan jabatanya itu ia atau mereka mempunyai kewajiban mempertanggungjawabkan apa yang menjadi urusanya kepada Padan Pemeriksa Keuangan (BPK).

B.     Auditing (pemeriksaan)
Yang dimaksud dengan auditing adalah semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan Bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang. Bagi unit-unit yang ada di dalamDepartemen, mempertanggungjawabkan pengurusan keuangan ini kepada BPK melalui departemen masing-masing

C.     Hal-Hal Yang Berpengaruh Terhadap Pembiayaan Pendidikan
Pembiayaan pendidikan tidak pernah tetap, tetepi selalu berkembang dari tahun ke tahun. Secara garis besar pembiayaan ini dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu faktor eksternal dan internal.
·         Faktor Eksternal, yaitu faktor yang berada diluar sistem pendidikan meliputi hal-hal sebagai berikut :
v  Berkembangnya demokrasi pendidikan
Dulu banyak negara yang masih dijajah oleh bangsa lain yang tidak memperbolehkan penduduknya menikmti pendidikan. Dengan lepasnya bangsa itu dari cengkraman penjajah, terlepas pulalah kekangan atas keinginan memperoleh pendidikan. Di Indonesia demokrasi pendidikan dirumuskan dengan jelas dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) dan ayat (2).konsekuensi dari adanya demokrasi ini Pemerintah menyediakan dana yang cukup untuk itu.

v  Kebijakan Pemerintah
Pemberian han kepada warga negara untuk memperoleh pendidikan merupakan kepentingan suatu bangsa agar mempertahankan dan mengembangkan bangsanya. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah memberikan fasilitas-fasilitas guna meringankan dan menunjang pendidikan.
v  Tuntutunan akan pendidikan
karena ingin mendalami hal-hal yang menarik perhatianya. Kenaikan tuntutan akan pendidikan terjadi di mana-mana. Di dalam negeri tuntutan akan pendidikan ditandai oleh segi kuantitas yaitu semakin banyaknya orang yang menginginkan pendidikan, dan segi kualitas yaitu naiknya keinginan memperolehtingkat  pendidikan yang lebih tinggi. Dulu, orang puas dengan pendidikan Sekolah Dasar, maka kini orang belum puas kalau belum menyandang gelar. Bagi suatu bangsa kenaikan tuntukan ini juga mempertinggi kualitas suatu bangsa dan taraf hidup. Di luar negeri pendidikan selalu dicari di negara-negara yang melaksanakan sistem pendidikan yang lebih baik dan bervariasi. hal ini berarti bahwa bukan hanya terjadi aliran dari negara berkembang ke negara maju, tetapi sebaliknya juga mungkin. Banya orang dari negara maju menuntut ilmu di negara berkembang

v  Adanya inflasi
Inflasi adalah menurunya nilai mata uang suatu negara. Faktor inflasi sangat berpengarup pada biaya pendidikan karna harga dan satuan biaya tertentu naik mengikuti kenaikan inflasi.
·         Faktor Internal, yaitu faktor yang berada dalam sistem pendidikanmeliputi hal-hal sebagai berikut :

v  Tujuan pendidikan
Tujuan pendidikan berpengaruh terhadap besarnya biaya pendidikan suatu lembaga. Contoh, berubahnya tujuan pendidikan guru ke arah penguasaan 10 kompetensi dibandingkan dengan tujuan yang lama mempengaruhi besarnya biaya yang harus dikeluarkan.

v  Pendekatan yang digunakan
Strategi pembelajaran cara lama, misalnya dengan metode ceramah dengan pengolahan klasikan tentu lebih murah jika dibandingkan dengan metode lain dan pendekatan secara individual.

v  Materi yang disajikan
Materi pembelajaran yang menuntut dilaksanakannya praktek bengkel dan laboratorium menuntut lebih banyak biaya jika dibandingkan dengan materi pembelajaran yang hanya teori.

v  Tingkat dan jenis pendidikan
Dua dimensi yang berpengaruh terhadap biaya pendidikan adalah tinggkat dan jenis pendidikan. Dengan dasar pertimbangan lamanya jam, banyak ragamnya bidang pembelajaran, jenis materi yang diajarkan, banyaknya guru yang terlibat serta kualitasnya, tuntutan terhadap kompetensi kelulusan, biaya pendidikan di Sekolah Dasar akan berbeda jauh dengan biaya diperguruan tinggi, apalagi dari jurusan yang banyak praktek.

D.    Sumber pembiayaan pendidikan
Pembangunan bangsa dibiayai dana dari dalam negeri serta ketentuan bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab negara, masyarakat, dan orang tua, maka segara garis besar  sumber biaya pendidikan ada 4[4], yaitu:

1.      Pemerintah (70%)
v  Pemerintah Pusat yang memikul sebagian besar pengeluaran untuk pelaksanaan pendidikan sahari-hari, baik personal maupun non personal
v  Pemerintah Daerah Tingkat I yang asalnya juga dari Pemerintah Pusat sabagai subsidi dan dari Pajak Pendapatan di Daerahnya.
v  Pemerintah Daerah Tingkat II, yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat I sebagai uang subsidi serta dana lain dari kekayaan daerah.

2.      Orang tua (10-14%)
Dari orang tua murid berupa uang SPP dan uang bantuan yang dikumpulkan  melalui BP3 (Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan).

3.      Masyarakat (5%)
Berupa dana yang diberikan masyarakat secara tidak langsung tetapi melalui yayasan atau lembaga swarta, misalnya bantuan berupa alat-alat sekolah oleh pabriknya, atau toko-toko perabot yang memberikan sumbangan sukarela.
4.      Bantuan atau pinjaman pemerintah luar negeri (1%)
Misalnya Dana bantuan atau pinjaman dari IIEP (International Institution for Education Planning), UNESCO, UNICEF, Word Bank, dll.

E.     Proyeksi Kebutuhan Biaya Pendidikan
                                                                                                                    
            Untuk perkirakan biaya pendidikan yang dibutuhkan di masa depan, kita harus menggunakan data pembiayaan yang ada di masa lalu dan sekarang. Data pembiayaan pendidikan yang ada harus komprehensif, di samping mencangkup untuk berbagai jenis dan jenjang mendidikan, tetapi juga harus ada untuk periode waktu tertentu selama beberapa tahun yang lalu.[5]
             Untuk dapat memproyeksikan kebutuhan pembiayaan  di masa depan, dibutuhkan  data pembiayaan seperti berikut :
a)      Jumlah pembiayaan pendidikan masyarakat suatu negara meliputi pembiayaan dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota untuk kegiatan pendidikan.
b)      Total anggaran pemerintah.
c)      Pendapatan Nasional suatu negara.
d)     Investasi swasta di bidang pendidikan.
e)      Jumlah bantuan luar negeri pada dunia pendidikan.

                        Dengan data diatas, dan pengetahuan tentang perhitungan indikator yang berhubungan dengan biaya, kita mampu menghitung trend pertumbuhan pembiayaan pendidikan di masa lalu. Untuk melakukanya, dibutuhkan data selama beberapa tahun atau untuk satu periode perencanaan. Ini akan memberikan beberapa alternatif asumsi bagaimana trend pembiayaan akan kontinu dalam satu periode rencana di masa depan.
Contoh :
Periode Rencana
Rata-rata Angka pertumbuhan
1996-2000
2,4%
2001-2005
3,5%
2006-2010
4,7%

Dari data di tersebut,  ada beberapa alternatif asumsi bagaimana kecenderungan pada masa depan periode 2011-2015, yaitu:

1)      Pembiayaan pendidikan akan terus tumbuh sama seperti masa lalu. Berarti pada periode ini pertumbuhan biaya pendidikan akan menjadi 6%.
2)      Angka pertumbuhan harus diperiksa untuk alasan stabilitas, dan ini akan membatasi pada periode sebelumnya yaitu 4,7%
3)      Pembiayaan pendidikan tampaknya akan suram pada masa depan, dan angka pertumbuhan akan menjadi angka pertumbuhan rata-rataselama 3 periode rencana masa lalu yaitu 3,5%.



















BAB III
PENUTUP
A.    KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa;
A.    Konsep dasar adalah Pembiayaan pendidikan bertitik tolak pada prinsip-prinsip  ekonomi, sehingga sebagian besar analisis ekonomi baik micro maupun macro dapat digunakaan untuk menganalisis masalah-masalah pendidikan.
B.     Ruang linkup pembiayaan ;
Di dalam pengertian umum ke uangan, kegiatan pembiayaan meliputi 3 hal, yaitu:
§  Badgeting (penyusunan anggaran)
§  Acconting(pembukuan)
§  Auditing (pemeriksaan)
C.     Hal-Hal Yang Berpengaruh Terhadap Pembiayaan Pendidikan
·         Faktor eksternal
·         Faktor internal
D.    Sumber pembiayaan pendidikan
·         Pemerintah (70%)
·         Masyarakat (5%)
·         Orang tua (10-14 %)
·         Bantuan atau pinjaman pemerintah luar negeri (1%)

E.     Proyeksi Kebutuhan Biaya Pendidikan
5.         Jumlah pembiayaan pendidikan masyarakat suatu negara meliputi pembiayaan dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota untuk kegiatan pendidikan.
6.         Total anggaran pemerintah.
7.         Pendapatan Nasional suatu negara.
8.         Investasi swasta di bidang pendidikan.
9.         Jumlah bantuan luar negeri pada dunia pendidikan.


DAFTAR PUSTAKA

Suharsimi Arikunto, Organisasi Dan Administrasi Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan (Jakarta: CV. Rajawali, 1990)
Much. Idochi Anwar, Administrasi Pendidikan Dan Manajemen biaya pendidikan(Depok :PT.Rajagrafindo Persada, 2013)
Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontenporer (Bandung: CV. Alfabeta, 2013)
Matin,Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan (Jakarta :PT.Rajagrafindo Persada, 2013)




[1]Much. Idochi Anwar, Administrasi Pendidikan Dan Manajemen biaya pendidikan (Depok :PT.Rajagrafindo Persada, 2013), 127
[2]Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontenporer (Bandung: CV. Alfabeta, 2013),135
[3]Suharsimi Arikunto, Organisasi Dan Administrasi Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan (Jakarta: CV. Rajawali, 1990), 90
[4]Suharsimi Arikunto, Organisasi Dan Administrasi Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan (Jakarta: CV. Rajawali, 1990), 95-96
[5]Matin, Dasar-Dasar Perencanaan pendidikan (Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada, 2013), 143-144

Tidak ada komentar: