BAB I
A. LATAR BELAKANG
Dari semua sumber daya pendidikan
yang dianggap penting adalah uang. Uang itu ibarat kuda dan pendidikan sebgai
gerobag. Gerobag tidak akan berjalan tanpa ditarik kuda. Perndidikan tidak akan
berjalan tapa adanya biayaatau uang. Uang ini termasuk sumber daya yang langka dan terbatas.
Sehingga uang perli dikelola dengan efesien agar membantu pencapaian tujuan
pendidikan. Dikatagorikan sebagai organisasi publik yang nirbala (non profit).
Oleh karna itu, menjemen pembiayaan memilki keunikan sesuai dengan msi dan
karakteristik pendidikan.
Secara umum pembiayaan pendidikan
adalah sebuah kompleksitas, yang didalamnya akan terdapat saling keterkaitan
pada setiap komponen yang memiliki rentangan yang bersifat mikro (satuan
pendidikan) hingga yang mikro (nasional) yang meliputi sumber-sumber pembiayaan
pendidikan, sistem dan mekanisme penglokasianya,efektifitas dan efesien dalam
penggunaanya,akutabilitas hasilnya yang diukur dari perubahaan yang terjadi
pada semua tataran khususnya sekolahan,dan permasalhaan-permasalahan yang masih
terkait dengan pembiayaan pendidikan. Oleh karna itu kami membahasnya dalam
makalah dibawah ini`
B.
RUMUSAN MASALAH
a. Apa yang di maqsud
Konsep Dasar?
b. Apa Ruang Lingkup
Pembiayaan?
c. Apa saja hal-hal Yang Berpengaruh Terhadap Pembiayaan Pendidikan?
d.
Bagaimana
Sumber pembiayaan pendidikan?
e.
Bagaimana
Proyeksi Kebutuhan Biaya Pendidikan?
C.TUJUAN PEMBAHASAN
a. Untuk mengetahui Konsep
Dasar?
b. Untuk mengetahui Ruang
Lingkup Pembiayaan?
c. Untuk menghetahui hal-hal Yang Berpengaruh Terhadap Pembiayaan Pendidikan?
d.
Untuk
mengetahui Sumber pembiayaan pendidikan?
e.
Untuk
mengetahui Proyeksi Kebutuhan Biaya Pendidikan?
BAB II
A. Konsep Dasar
Pembiayaan pendidikan pada dasarnya adalah
cabang atau bagian ilmu ekonomi, sebab pembiayaan pendidikan merupakan bagian
dari permasalahan ekonomi pendidikan. Pandangan tersebut didasarkan pada suatu
keyakinan yang dikemukakan oleh Blaugh, mempelajari ekonomi pendidikan lebih
mendalam tidak akan dicapai tanpa mempelajari disiplin-disiplin yang
berdekatan.[1]
Pembiayaan pendidikan bertitik tolak pada prinsip-prinsip ekonomi, sehingga sebagian besar analisis
ekonomi baik micro maupun macro dapat digunakaan untuk menganalisis
masalah-masalah pendidikan. [2]
B. Ruang Lingkup Pembiayaan
Masalah Keuangan sangat erat hubunganya dengan Budgeting atau pembiayaan sedangkan
masalah pembiayaan itu sendiri merupakan faktor yang sangat penting dan
menentukan kehidupan suatu organisasi seperti halnya lembaga-lembanga
pendidikan dan lembaga-lembaga lain.[3]
Di dalam pengertian umum ke uangan, kegiatan pembiayaan
meliputi 3 hal, yaitu :
·
Badgeting (penyusunan anggaran)
·
Acconting(pembukuan)
·
Auditing (pemeriksaan)
·
Budgeting(penyusunan anggaran)
Istilah anggaran seringkali ditangkap sebagai pengertian suatu rencana.
Namun dalam bidang pendidikan sering kali di temui 2 istilah yakni RAPBN
(Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan RAPBS (Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Sekolah). Dalam 2 istilah tersebut “anggaran” bukanlah
suatu rencana. Istilah “rencana” telah memberikan penekanan atas pemakaian
istilah “anggaran’ sebagai suatu rencana.
A. Acconting(pembukuan)
Pengurusan keuangan meliputi 2 hal, yaitu
pertama penggurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima
atau mengeluarkan uang. Pengurusan ini dikenal dengan istilah pengurusan
ketatausahaan. Pengurusan kedua menyangkut urusan kewenangan tindak lanjut dari
urusan pertama, yaitu menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang. Pengurusan ini
tidak menyangkut kewenangan menentukan, tetapi hanya melaksanakan, dan dikenal
dengan pengurusan bendahara.
Sesuai dengan ICW (Indonesia Comptaniliteits
Wet, Peraturan Akutansi, Peraturan tentang Perbendaharaan yang berlaku untuk
Indonesia) pasal 77, Bendaharawan ialah orang atau badan yang oleh negara
diserahi tugas menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang atau surat
berharga dan barang-barang yang dimaksud pasal 55. ICW, sehingga dengan
jabatanya itu ia atau mereka mempunyai kewajiban mempertanggungjawabkan apa
yang menjadi urusanya kepada Padan Pemeriksa Keuangan (BPK).
B. Auditing (pemeriksaan)
Yang dimaksud dengan auditing adalah semua
kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan dan
pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan Bendaharawan kepada pihak-pihak
yang berwenang. Bagi unit-unit yang ada di dalamDepartemen, mempertanggungjawabkan
pengurusan keuangan ini kepada BPK melalui departemen masing-masing
C. Hal-Hal Yang Berpengaruh Terhadap Pembiayaan Pendidikan
Pembiayaan pendidikan tidak pernah tetap, tetepi selalu berkembang dari
tahun ke tahun. Secara garis besar pembiayaan ini dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu
faktor eksternal dan internal.
·
Faktor Eksternal, yaitu faktor yang berada
diluar sistem pendidikan meliputi hal-hal sebagai berikut :
v
Berkembangnya demokrasi pendidikan
Dulu banyak negara yang masih dijajah oleh bangsa
lain yang tidak memperbolehkan penduduknya menikmti pendidikan. Dengan lepasnya
bangsa itu dari cengkraman penjajah, terlepas pulalah kekangan atas keinginan
memperoleh pendidikan. Di Indonesia demokrasi pendidikan dirumuskan dengan
jelas dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) dan ayat (2).konsekuensi
dari adanya demokrasi ini Pemerintah menyediakan dana yang cukup untuk itu.
v
Kebijakan Pemerintah
Pemberian han kepada warga negara untuk memperoleh pendidikan merupakan
kepentingan suatu bangsa agar mempertahankan dan mengembangkan bangsanya. Untuk
mencapai tujuan tersebut pemerintah memberikan fasilitas-fasilitas guna
meringankan dan menunjang pendidikan.
v
Tuntutunan akan pendidikan
karena ingin mendalami hal-hal yang menarik
perhatianya. Kenaikan tuntutan akan pendidikan terjadi di mana-mana. Di dalam
negeri tuntutan akan pendidikan ditandai oleh segi kuantitas yaitu semakin
banyaknya orang yang menginginkan pendidikan, dan segi kualitas yaitu naiknya
keinginan memperolehtingkat pendidikan
yang lebih tinggi. Dulu, orang puas dengan pendidikan Sekolah Dasar, maka kini
orang belum puas kalau belum menyandang gelar. Bagi suatu bangsa kenaikan
tuntukan ini juga mempertinggi kualitas suatu bangsa dan taraf hidup. Di luar
negeri pendidikan selalu dicari di negara-negara yang melaksanakan sistem
pendidikan yang lebih baik dan bervariasi. hal ini berarti bahwa bukan hanya
terjadi aliran dari negara berkembang ke negara maju, tetapi sebaliknya juga
mungkin. Banya orang dari negara maju menuntut ilmu di negara berkembang
v
Adanya inflasi
Inflasi adalah menurunya nilai mata uang suatu negara. Faktor inflasi
sangat berpengarup pada biaya pendidikan karna harga dan satuan biaya tertentu
naik mengikuti kenaikan inflasi.
·
Faktor Internal, yaitu faktor yang berada
dalam sistem pendidikanmeliputi hal-hal sebagai berikut :
v
Tujuan pendidikan
Tujuan pendidikan berpengaruh terhadap
besarnya biaya pendidikan suatu lembaga. Contoh, berubahnya tujuan pendidikan
guru ke arah penguasaan 10 kompetensi dibandingkan dengan tujuan yang lama
mempengaruhi besarnya biaya yang harus dikeluarkan.
v
Pendekatan yang digunakan
Strategi pembelajaran cara lama, misalnya
dengan metode ceramah dengan pengolahan klasikan tentu lebih murah jika
dibandingkan dengan metode lain dan pendekatan secara individual.
v
Materi yang disajikan
Materi pembelajaran yang menuntut
dilaksanakannya praktek bengkel dan laboratorium menuntut lebih banyak biaya
jika dibandingkan dengan materi pembelajaran yang hanya teori.
v
Tingkat dan jenis pendidikan
Dua dimensi yang berpengaruh terhadap biaya
pendidikan adalah tinggkat dan jenis pendidikan. Dengan dasar pertimbangan
lamanya jam, banyak ragamnya bidang pembelajaran, jenis materi yang diajarkan,
banyaknya guru yang terlibat serta kualitasnya, tuntutan terhadap kompetensi
kelulusan, biaya pendidikan di Sekolah Dasar akan berbeda jauh dengan biaya
diperguruan tinggi, apalagi dari jurusan yang banyak praktek.
D. Sumber pembiayaan pendidikan
Pembangunan bangsa dibiayai dana dari dalam negeri serta ketentuan bahwa
pendidikan merupakan tanggungjawab negara, masyarakat, dan orang tua, maka
segara garis besar sumber biaya
pendidikan ada 4[4],
yaitu:
1. Pemerintah (70%)
v
Pemerintah Pusat yang memikul sebagian besar
pengeluaran untuk pelaksanaan pendidikan sahari-hari, baik personal maupun non
personal
v
Pemerintah Daerah Tingkat I yang asalnya juga
dari Pemerintah Pusat sabagai subsidi dan dari Pajak Pendapatan di Daerahnya.
v
Pemerintah Daerah Tingkat II, yang berasal
dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat I sebagai uang subsidi
serta dana lain dari kekayaan daerah.
2. Orang tua (10-14%)
Dari orang tua murid berupa uang SPP dan uang
bantuan yang dikumpulkan melalui BP3
(Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan).
3. Masyarakat (5%)
Berupa dana yang diberikan masyarakat secara
tidak langsung tetapi melalui yayasan atau lembaga swarta, misalnya bantuan
berupa alat-alat sekolah oleh pabriknya, atau toko-toko perabot yang memberikan
sumbangan sukarela.
4. Bantuan atau pinjaman pemerintah luar negeri (1%)
Misalnya Dana bantuan atau pinjaman dari IIEP
(International Institution for Education Planning), UNESCO, UNICEF, Word Bank,
dll.
E. Proyeksi Kebutuhan Biaya Pendidikan
Untuk
perkirakan biaya pendidikan yang dibutuhkan di masa depan, kita harus
menggunakan data pembiayaan yang ada di masa lalu dan sekarang. Data pembiayaan
pendidikan yang ada harus komprehensif, di samping mencangkup untuk berbagai
jenis dan jenjang mendidikan, tetapi juga harus ada untuk periode waktu
tertentu selama beberapa tahun yang lalu.[5]
Untuk dapat memproyeksikan kebutuhan pembiayaan di masa depan, dibutuhkan data pembiayaan seperti berikut :
a)
Jumlah pembiayaan pendidikan masyarakat suatu
negara meliputi pembiayaan dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota
untuk kegiatan pendidikan.
b)
Total anggaran pemerintah.
c)
Pendapatan Nasional suatu negara.
d)
Investasi swasta di bidang pendidikan.
e)
Jumlah bantuan luar negeri pada dunia
pendidikan.
Dengan data diatas, dan pengetahuan
tentang perhitungan indikator yang berhubungan dengan biaya, kita mampu
menghitung trend pertumbuhan pembiayaan pendidikan di masa lalu. Untuk
melakukanya, dibutuhkan data selama beberapa tahun atau untuk satu periode
perencanaan. Ini akan memberikan beberapa alternatif asumsi bagaimana trend
pembiayaan akan kontinu dalam satu periode rencana di masa depan.
Contoh :
|
Periode Rencana
|
Rata-rata Angka pertumbuhan
|
|
1996-2000
|
2,4%
|
|
2001-2005
|
3,5%
|
|
2006-2010
|
4,7%
|
Dari data di tersebut,
ada beberapa alternatif asumsi bagaimana kecenderungan pada masa depan
periode 2011-2015, yaitu:
1)
Pembiayaan pendidikan akan terus tumbuh sama
seperti masa lalu. Berarti pada periode ini pertumbuhan biaya pendidikan akan
menjadi 6%.
2) Angka pertumbuhan harus diperiksa untuk alasan stabilitas, dan ini akan
membatasi pada periode sebelumnya yaitu 4,7%
3)
Pembiayaan pendidikan tampaknya akan suram
pada masa depan, dan angka pertumbuhan akan menjadi angka pertumbuhan
rata-rataselama 3 periode rencana masa lalu yaitu 3,5%.
BAB III
PENUTUP
A.
KESIMPULAN
Dari penjelasan diatas
dapat disimpulkan bahwa;
A. Konsep dasar adalah Pembiayaan pendidikan bertitik tolak pada
prinsip-prinsip ekonomi, sehingga
sebagian besar analisis ekonomi baik micro maupun macro dapat digunakaan untuk
menganalisis masalah-masalah pendidikan.
B. Ruang linkup pembiayaan ;
Di dalam pengertian umum ke uangan, kegiatan pembiayaan
meliputi 3 hal, yaitu:
§
Badgeting (penyusunan anggaran)
§
Acconting(pembukuan)
§
Auditing (pemeriksaan)
C. Hal-Hal Yang Berpengaruh Terhadap Pembiayaan Pendidikan
·
Faktor eksternal
·
Faktor internal
D. Sumber pembiayaan pendidikan
·
Pemerintah (70%)
·
Masyarakat (5%)
·
Orang tua (10-14 %)
·
Bantuan atau pinjaman pemerintah luar negeri
(1%)
E.
Proyeksi Kebutuhan Biaya Pendidikan
5.
Jumlah pembiayaan pendidikan masyarakat suatu
negara meliputi pembiayaan dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota
untuk kegiatan pendidikan.
6.
Total anggaran pemerintah.
7.
Pendapatan Nasional suatu negara.
8.
Investasi swasta di bidang pendidikan.
9.
Jumlah bantuan luar negeri pada dunia
pendidikan.
DAFTAR PUSTAKA
Suharsimi Arikunto, Organisasi Dan Administrasi Pendidikan Teknologi
Dan Kejuruan (Jakarta: CV. Rajawali, 1990)
Much. Idochi Anwar, Administrasi Pendidikan Dan Manajemen biaya
pendidikan(Depok :PT.Rajagrafindo Persada, 2013)
Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontenporer
(Bandung: CV. Alfabeta, 2013)
Matin,Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan (Jakarta
:PT.Rajagrafindo Persada, 2013)
[1]Much. Idochi Anwar, Administrasi
Pendidikan Dan Manajemen biaya pendidikan (Depok :PT.Rajagrafindo Persada,
2013), 127
[2]Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan
Kontenporer (Bandung: CV. Alfabeta, 2013),135
[3]Suharsimi Arikunto, Organisasi Dan
Administrasi Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan (Jakarta: CV. Rajawali,
1990), 90
[4]Suharsimi Arikunto, Organisasi Dan
Administrasi Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan (Jakarta: CV. Rajawali,
1990), 95-96
[5]Matin, Dasar-Dasar Perencanaan
pendidikan (Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada, 2013), 143-144
Tidak ada komentar:
Posting Komentar